178 Orang Diduga Keracunan, Puguh Minta Penyebab Diusut Tuntas

178 Orang Diduga Keracunan, Puguh Minta Penyebab Diusut Tuntas

SURABAYA — Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur Puguh Wiji Pamungkas meminta investigasi menyeluruh terhadap dugaan keracunan makanan yang dialami 178 orang dalam kegiatan prapendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) di RSUD Dr Soetomo, Surabaya.

Jumlah tersebut terdiri atas 172 peserta PPDS dan enam pekerja RSUD Dr Soetomo yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dalam kegiatan di Gedung Pusat Diagnostik Terpadu (GPDT), Senin (28/09/2026). RSUD Dr Soetomo masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium untuk memastikan penyebab kejadian tersebut. 

Puguh menilai penelusuran perlu dilakukan secara menyeluruh sebelum menentukan penyebab maupun pihak yang bertanggung jawab.

“Pihak penyedia makanan (catering) yang menyediakan konsumsi bagi peserta PPDS diminta untuk diusut tuntas dan diberikan sanksi serta diminta pertanggungjawaban hukum atas insiden yang sangat membahayakan ini,” jelas Puguh, Selasa (29/09/2026).

Penyebab Masih Menunggu Hasil Laboratorium

Meski Puguh meminta pertanggungjawaban penyedia makanan, penyebab gangguan kesehatan tersebut belum dapat dipastikan.

Direktur RSUD Dr Soetomo Cita Rosita Sigit Prakoeswa menjelaskan pihak rumah sakit masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Sampel makanan telah dikirim untuk diperiksa di Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas), BPOM, dan Puslabfor Polda Jawa Timur. Pemeriksaan spesimen terhadap pihak yang mengalami gejala juga dilakukan. 

Karena itu, penentuan penyebab maupun pertanggungjawaban hukum perlu menunggu hasil investigasi.

Data rumah sakit juga menunjukkan kegiatan prapendidikan tersebut diikuti 289 peserta. Dari jumlah itu, 172 peserta PPDS mengalami keluhan, sedangkan enam pekerja RSUD Dr Soetomo yang turut mengonsumsi makanan mengalami gejala serupa.

Puguh Dorong Evaluasi Penyedia Konsumsi

Puguh meminta insiden tersebut menjadi bahan evaluasi terhadap mekanisme penyediaan konsumsi dalam kegiatan pendidikan di lingkungan institusi kesehatan.

Menurutnya, proses seleksi penyedia makanan dari pihak eksternal perlu memperhatikan standar keamanan pangan dan higienitas secara ketat.

“Seleksi dan uji laboratorium terhadap katering atau penyedia makanan dari pihak luar harus diperketat agar kejadian serupa tidak terulang kembali di lingkungan institusi kesehatan,” jelasnya.

RSUD Dr Soetomo sendiri menyatakan konsumsi kegiatan prapendidikan tersebut disediakan melalui FK Unair dan bukan berasal dari dapur gizi RSUD Dr Soetomo. Pihak rumah sakit juga telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan FK Unair untuk mengevaluasi penyediaan konsumsi kegiatan tersebut. 

Dengan demikian, lokasi munculnya kasus tidak boleh langsung disamakan dengan sumber makanan atau pihak yang menyebabkan gangguan kesehatan.

Standar Keamanan Pangan Diminta Diperketat

Puguh menilai kejadian tersebut harus menjadi pengingat bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan profesi untuk memperkuat pengawasan keamanan pangan.

Menurutnya, institusi kesehatan seharusnya memiliki perhatian tinggi terhadap aspek kebersihan dan keamanan konsumsi.

“Insiden ini harus menjadi pengingat bagi RSUD Dr Soetomo selaku penyelenggara pendidikan profesi dokter spesialis untuk meningkatkan kewaspadaan,” ujarnya.

Namun, tanggung jawab teknis penyediaan konsumsi perlu dibedakan dari posisi RSUD Dr Soetomo sebagai lokasi kegiatan. Berdasarkan keterangan rumah sakit, penyediaan konsumsi kegiatan prapendidikan dilakukan melalui FK Unair. 

Karena itu, evaluasi lebih tepat diarahkan pada seluruh rantai penyediaan makanan, mulai pemilihan penyedia, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, waktu penyajian hingga konsumsi, sembari menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.

Pengawasan Higienitas Sebelumnya Jadi Perhatian DPRD

Persoalan keamanan pangan sebelumnya juga beberapa kali menjadi perhatian anggota dan fraksi DPRD Jatim, meski dalam konteks Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Fraksi NasDem DPRD Jatim pernah menekankan pengawasan menyeluruh terhadap proses penyediaan makanan, mulai bahan baku, pengolahan hingga penyajian, agar standar higienitas terjaga.

Baca selengkapnya: Fraksi NasDem Minta Proses Hieginis MBG Termonitor

Anggota Komisi E DPRD Jatim Rasiyo juga pernah meminta evaluasi standar operasional prosedur, pengawasan kebersihan, serta rantai distribusi makanan setelah muncul dugaan kasus keracunan MBG. 

Baca selengkapnya: Kasus Keracunan MBG, Rasiyo Desak Pembatasan Jangkauan Distribusi Dapur SPPG

Investigasi Harus Berbasis Bukti

Dalam konteks dugaan keracunan MBG, Anggota Komisi E DPRD Jatim Suli Da’im sebelumnya juga menekankan pentingnya investigasi yang objektif, transparan, dan berbasis bukti sebelum menentukan pihak yang bersalah. 

Prinsip tersebut relevan dalam penanganan dugaan keracunan peserta PPDS dan pekerja RSUD Dr Soetomo.

Baca selengkapnya: DPRD Jatim sebelumnya menekankan bahwa dugaan keracunan perlu ditangani melalui investigasi objektif dan berbasis bukti sebelum menentukan pihak yang bertanggung jawab.

Suli Da’im Soroti Kasus Dugaan Keracunan MBG, Minta Evaluasi Menyeluruh

Hingga 29/09/2026, RSUD Dr Soetomo menyatakan pihak yang mengalami gejala telah membaik dan tidak ada lagi yang menjalani perawatan di rumah sakit.

Puguh berharap hasil pemeriksaan dapat menjadi dasar evaluasi sehingga kejadian serupa tidak berulang, sekaligus memperkuat standar keamanan pangan dalam setiap kegiatan yang melibatkan penyedia konsumsi eksternal.

(Yudhie)