Puguh Salurkan Air Bersih, Dorong Solusi Permanen Kekeringan Malang

MALANG — Penanganan kekeringan di Kabupaten Malang tidak cukup hanya mengandalkan distribusi air bersih setiap musim kemarau. Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Daerah Pemilihan Malang Raya, Puguh Wiji Pamungkas, mendorong pembangunan infrastruktur air sebagai solusi jangka panjang bagi wilayah yang berulang kali mengalami krisis air bersih.

Dorongan tersebut disampaikan Puguh saat menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Kamis (01/10/2026).

Dalam beberapa hari terakhir, distribusi yang dilakukan tim Puguh telah menjangkau sekitar 25 titik di Kabupaten Malang. Bantuan tersebut diperkirakan menjangkau sekitar 3.350 warga untuk membantu memenuhi kebutuhan air sehari-hari. 

“Air bersih bagi mereka saat sekarang ini seperti kebutuhan pokok, sebagaimana beras yang dimakan sehari-hari. Air adalah sumber kehidupan,” kata Puguh.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim tersebut mengatakan air yang diterima masyarakat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga, mulai dari minum dan memasak hingga mencuci dan kebutuhan sanitasi.

Sumbermanjing Wetan Termasuk Wilayah Terdampak

Distribusi bantuan dilakukan ketika sejumlah wilayah Kabupaten Malang masih menghadapi persoalan kekurangan air bersih.

Data BPBD Kabupaten Malang yang diberitakan pada September 2026 mencatat sedikitnya delapan desa di enam kecamatan mengalami krisis air bersih dan bergantung pada pasokan darurat. Tiga di antaranya berada di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, yakni Desa Sumberagung, Sitiarjo, dan Kedungbanteng.

Penanganan masih berlangsung hingga akhir September. BPBD Kabupaten Malang tercatat telah mendistribusikan 101 ribu liter air bersih ke sejumlah wilayah terdampak hingga 30 September2026. Distribusi antara lain menyasar wilayah Sumbermanjing Wetan, Donomulyo, Kalipare, dan Pagak.

Kondisi tersebut menunjukkan distribusi tangki masih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama sumber air mengalami penurunan atau kekeringan.

Puguh mengapresiasi berbagai pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan sehingga pasokan air dapat menjangkau masyarakat terdampak.

Bantuan Darurat Harus Diikuti Solusi Permanen

Meski distribusi air diperlukan dalam kondisi darurat, Puguh menilai penanganan tidak boleh berhenti pada pengiriman tangki setiap kali musim kemarau.

Wilayah yang berulang kali mengalami kekeringan, menurutnya, perlu dipetakan dan disiapkan solusi sesuai kondisi sumber air masing-masing daerah.

“Secara kuratif masyarakat hari ini diberi bantuan air bersih untuk kehidupan mereka sehari-hari. Tetapi jangka panjangnya, pemerintah harus hadir dengan melakukan langkah-langkah yang taktis,” ujarnya.

Puguh mendorong pemerintah menyiapkan infrastruktur sumber air di wilayah rawan kekeringan. Di lokasi yang kondisi hidrogeologinya memungkinkan, pembangunan sumur dan tandon berkapasitas besar dapat dipertimbangkan.

Sementara untuk wilayah yang memiliki sumber mata air, pemerintah dapat memperkuat sistem penampungan dan jaringan distribusi agar air dapat dimanfaatkan masyarakat secara lebih berkelanjutan.

Langkah tersebut, menurut Puguh, membutuhkan sinergi pemerintah kabupaten, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, hingga pemerintah pusat karena kapasitas anggaran desa tidak selalu memadai untuk membangun infrastruktur air berskala besar.

“Harus segera dicarikan jalan keluar yang konkret sehingga menjadi solusi permanen terhadap peristiwa bencana kekeringan yang sering berulang terjadi setiap tahunnya,” pungkas Puguh.

DPRD Jatim Dorong Mitigasi Kekeringan Jangka Panjang

Dorongan Puguh memiliki korelasi dengan perhatian DPRD Jatim terhadap penanganan kekeringan di sejumlah daerah.

Di Kabupaten Malang, anggota Komisi D DPRD Jatim Siadi sebelumnya menyoroti krisis air di delapan desa dan meminta penanganan tidak hanya bersifat darurat. Ia mendorong mitigasi jangka panjang melalui pipanisasi, sumur bor, perbaikan daerah aliran sungai, serta optimalisasi waduk dan embung.

Baca selengkapnya: DPRD Jatim mendorong mitigasi jangka panjang dan penguatan infrastruktur air untuk mengatasi krisis air bersih di Kabupaten Malang

Penyaluran bantuan air juga dilakukan anggota DPRD Jatim di daerah lain. Di Kabupaten Bojonegoro, Budiono menyalurkan bantuan ke sejumlah desa terdampak. Data BPBD Bojonegoro hingga 14/09/2026 menunjukkan distribusi air telah menjangkau 62 desa di 18 kecamatan.

Baca selengkapnya: Penanganan darurat kekeringan di Bojonegoro dilakukan melalui distribusi air bersih kepada masyarakat terdampak sembari mendorong solusi jangka panjang

Perhatian serupa disampaikan Harisandi Savari terkait kekeringan di Madura. Ia meminta distribusi air bersih dipercepat sekaligus mendorong pembangunan sumber air permanen agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan setiap musim kemarau.

Baca selengkapnya: DPRD Jatim mendorong percepatan distribusi air bersih sekaligus penyiapan sumber air permanen bagi wilayah terdampak kekeringan di Madura

Bagi Puguh, distribusi air merupakan langkah untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat. Namun, persoalan kekeringan yang berulang membutuhkan intervensi lebih permanen melalui pemetaan wilayah rawan, penguatan sumber air, pembangunan tempat penampungan, dan jaringan distribusi yang disesuaikan dengan kondisi setiap wilayah. (Yul)