HUT ke-81 TNI, Sri Wahyuni Dorong Profesionalisme dan Kedekatan dengan Rakyat

SURABAYA — Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi momentum bagi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Sri Wahyuni untuk menekankan pentingnya profesionalisme sekaligus kedekatan TNI dengan masyarakat.

Sri Wahyuni mengatakan tantangan yang dihadapi Indonesia terus berkembang. Di samping menjalankan tugas utama di bidang pertahanan negara, TNI juga memiliki peran dalam operasi militer selain perang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk membantu penanggulangan akibat bencana alam.

“Di tengah kondisi Indonesia saat ini, TNI harus terus hadir bersama rakyat. Bukan hanya menjaga kedaulatan negara, tetapi juga membantu masyarakat ketika menghadapi bencana dan berbagai persoalan sosial,” kata Sri Wahyuni, Senin (05/10/2026).

Menurut Sri Wahyuni, kedekatan dengan masyarakat merupakan salah satu modal penting dalam pelaksanaan tugas TNI.

Ia berharap profesionalisme prajurit terus diperkuat seiring dengan perkembangan tantangan pertahanan dan keamanan.

HUT ke-81 TNI Usung Semangat Bersama Rakyat

Harapan tersebut sejalan dengan tema peringatan HUT ke-81 TNI pada 2026, yakni “TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.” Tema tersebut terkonfirmasi dalam rangkaian peringatan HUT TNI tahun ini.

“TNI adalah bagian dari rakyat. Karena itu, kekuatan TNI juga harus dibangun bersama rakyat dengan tetap mengedepankan profesionalitas dan kepentingan bangsa,” ujarnya.

Sri Wahyuni menilai hubungan TNI dengan masyarakat perlu terus dijaga dengan tetap menempatkan profesionalisme dan tugas konstitusional sebagai landasan.

Menurutnya, sinergi juga diperlukan mengingat karakter geografis dan tantangan yang dihadapi setiap wilayah berbeda.

Prajurit TNI Masih Terlibat Penanganan Bencana

Peringatan HUT ke-81 TNI tahun ini digelar lebih sederhana di Lapangan Prima Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto sebelumnya menjelaskan konsep sederhana tersebut dipilih karena sebagian personel yang semestinya mengikuti rangkaian upacara masih dikerahkan membantu penanganan bencana di sejumlah daerah bersama BNPB dan kementerian terkait.

Upacara pada Senin (05/10/2026) dipimpin Presiden Prabowo Subianto sebagai inspektur upacara.

Bagi Sri Wahyuni, keterlibatan prajurit dalam kondisi darurat menunjukkan salah satu bentuk pengabdian TNI yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

“Ketika masyarakat membutuhkan bantuan dalam kondisi darurat, prajurit harus hadir. Ini bentuk nyata pengabdian TNI kepada rakyat,” katanya.

Pelibatan TNI dalam membantu penanggulangan akibat bencana alam merupakan bagian dari tugas operasi militer selain perang yang memiliki dasar dalam peraturan perundang-undangan.

Sri Wahyuni Dorong Sinergi di Jawa Timur

Selain penanganan bencana, Sri Wahyuni berharap TNI terus meningkatkan kemampuan dalam menghadapi perkembangan ancaman terhadap pertahanan negara.

Menurutnya, perkembangan lingkungan strategis menuntut kesiapan institusi pertahanan sekaligus koordinasi dengan pemerintah dan unsur terkait sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Karena itu, ia mendorong sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat di Jawa Timur terus diperkuat tanpa mengaburkan batas kewenangan setiap institusi.

“Semoga di usia ke-81 ini TNI semakin profesional, semakin dekat dengan rakyat dan semakin kuat dalam menjaga keutuhan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkas Sri Wahyuni.

Kedekatan dengan Rakyat Juga Memerlukan Penyelesaian Persoalan Secara Adil

Dalam hubungan antara institusi pertahanan dan masyarakat, DPRD Jatim sebelumnya juga mengawal persoalan yang melibatkan warga dengan TNI, salah satunya sengketa pertanahan antara masyarakat di Kecamatan Lekok dan Nguling, Kabupaten Pasuruan, dengan TNI Angkatan Laut.

Komisi A DPRD Jatim membawa persoalan tersebut ke Komisi II DPR RI untuk mendorong penyelesaian lintas lembaga dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Baca selengkapnya: Komisi A DPRD Jatim mengawal aspirasi warga Lekok dan Nguling dalam sengketa pertanahan dengan TNI AL serta mendorong penyelesaian melalui koordinasi lintas lembaga

Pembahasan di Komisi II DPR RI kemudian menghasilkan rekomendasi agar kementerian dan lembaga terkait berkoordinasi mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan di 10 desa tersebut dengan mempertimbangkan rasa keadilan.

Baca selengkapnya: DPRD Jatim terus mengawal proses penyelesaian sengketa lahan warga dengan TNI AL di Pasuruan agar para pihak memperoleh kepastian hukum dan solusi yang dapat diterima

Konteks tersebut menunjukkan bahwa hubungan TNI dan masyarakat tidak hanya dibangun melalui kerja sama dalam kondisi darurat, tetapi juga membutuhkan komunikasi, kepastian hukum, serta penyelesaian persoalan yang melibatkan masyarakat melalui mekanisme yang berlaku.