Hidayat Dorong Trans Jatim Terintegrasi Tanpa Matikan Angkutan Lokal

SURABAYA — Pengembangan Trans Jatim dinilai perlu berjalan beriringan dengan keberlangsungan angkutan lokal yang telah lebih dahulu melayani masyarakat. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Hidayat mendorong integrasi antarmoda menjadi jalan tengah agar perluasan transportasi publik tidak mengorbankan pengemudi maupun pelaku angkutan eksisting.

Hidayat menyampaikan pandangan tersebut di tengah pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Transportasi Publik Terintegrasi dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (05/10/2026).

Menurutnya, kebutuhan transportasi publik terus meningkat sehingga diperlukan tata kelola yang menghubungkan perjalanan masyarakat secara menyeluruh.

“Perda ini bagi Komisi D sangat penting, karena transportasi publik hari ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tetapi juga harus terintegrasi,” ujar Hidayat seusai rapat paripurna.

Integrasi, kata Hidayat, tidak cukup dengan menghadirkan bus atau menambah koridor. Sistem perlu menghubungkan perjalanan masyarakat dari rumah, angkutan pengumpan, simpul transportasi, hingga titik tujuan.

“Terpadu artinya apa? Artinya bahwa seluruh intermodal transportasi harus ditata, harus dikelola agar layanan transportasi publik bisa lebih efektif dan efisien. Bagaimana orang berangkat dari rumah menuju titik tujuannya itu harus terlayani dengan baik,” jelasnya.

Perluasan Trans Jatim Hadapi Tantangan Angkutan Eksisting

Hidayat mengatakan pengembangan transportasi publik perlu diarahkan agar masyarakat memiliki alternatif perjalanan yang aman dan nyaman sehingga ketergantungan terhadap kendaraan pribadi dapat berkurang.

Namun, perluasan layanan juga harus mempertimbangkan keberadaan angkutan yang telah beroperasi.

Persoalan tersebut terlihat di Malang. Sepanjang 2026, rencana pengoperasian Trans Jatim Koridor 2 mendapat penolakan dari sejumlah pengemudi angkutan kota.

Pada 28 September 2026, ratusan pengemudi angkot bahkan menggelar aksi di depan Kantor Dinas Perhubungan Kota Malang. Mereka meminta persoalan yang muncul setelah operasional Koridor 1 diselesaikan sebelum Koridor 2 dijalankan.

Dishub Kota Malang sebelumnya juga mengakui perlunya pembahasan teknis dengan Dishub Jatim untuk meminimalkan gesekan antara Trans Jatim dan angkot, termasuk terkait jalur yang berhimpitan dan penempatan halte.

Hidayat menilai pengalaman tersebut menunjukkan perlunya pelibatan pelaku transportasi lokal sejak proses perencanaan.

“Penolakan koridor baru tidak hanya di Malang, di awal-awal dulu di Mojokerto juga ada penolakan. Karena transportasi publik ini, terutama Trans Jatim hadir untuk melayani masyarakat dan jangan sampai Trans Jatim ini meniadakan transportasi yang sudah jalan,” ujarnya.

Angkot Bisa Dilibatkan sebagai Pengumpan

Salah satu skema yang ditawarkan Hidayat adalah mengintegrasikan sumber daya manusia angkutan eksisting ke dalam jaringan transportasi baru.

Angkutan lokal dapat diarahkan menjadi layanan pengumpan atau feeder yang menghubungkan permukiman dengan koridor utama.

“Kalau butuh feeder, maka disubsidi oleh pemerintah, SDM-nya dari sopir yang dulu bekerja di trayek yang digantikan oleh Trans Jatim, beralih ke situ. Sehingga selama tidak ada yang dikorbankan, saya kira masyarakat tidak akan protes,” jelasnya.

Gagasan tersebut menempatkan integrasi tidak hanya pada keterhubungan kendaraan, halte, dan jadwal, tetapi juga pada proses transisi bagi pekerja transportasi yang terdampak perubahan sistem.

Namun, skema subsidi dan pengalihan pengemudi tersebut masih berupa usulan Hidayat. Pelaksanaannya tetap membutuhkan kajian mengenai kebutuhan layanan, trayek, kelembagaan, pembiayaan, status operator, serta ketentuan yang berlaku.

Jombang Dinilai Butuh Konektivitas Trans Jatim

Di sisi lain, Hidayat mendorong pengembangan konektivitas Trans Jatim menuju Jombang.

Menurutnya, mobilitas masyarakat antara Jombang dan wilayah di sekitarnya cukup tinggi. Kebutuhan tersebut tidak hanya berasal dari aktivitas harian, tetapi juga pergerakan santri, wali santri, dan pengunjung destinasi religi.

Dorongan perluasan layanan menuju Mojokerto dan Jombang juga disampaikan Hidayat pada 05/10/2026. Ia menilai sistem transportasi publik diperlukan untuk mempermudah mobilitas masyarakat melalui jaringan yang saling terhubung.

Jombang memiliki sejumlah pondok pesantren besar yang mendatangkan santri dari berbagai daerah. Menurut Hidayat, besarnya mobilitas tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam kajian pengembangan jaringan Trans Jatim.

“Apalagi di Tebuireng, Denanyar dan tempat-tempat lain itu luar biasa orang menggunakan transportasi. Oleh karena itu, kalau Trans Jatim ada di sana, saya kira akan sangat membantu mobilisasi para wali santri yang mondok di Jombang,” ujarnya.

Hidayat juga menyebut Pondok Pesantren Darul Ulum di Peterongan sebagai salah satu pusat pendidikan dengan jumlah santri yang besar.

Meski demikian, kebutuhan pembukaan koridor baru tetap perlu didasarkan pada kajian permintaan perjalanan, keterhubungan dengan layanan yang sudah tersedia, kemampuan fiskal, serta dampaknya terhadap operator angkutan eksisting.

Okupansi Tinggi Jadi Klaim Hidayat

Hidayat menilai penerimaan masyarakat terhadap Trans Jatim dapat terlihat dari tingginya penggunaan sejumlah layanan.

“Tujuannya agar masyarakat berbondong-bondong beralih dari transportasi pribadi, kendaraan roda dua, kepada transportasi publik yang lebih aman dan nyaman, seperti Trans Jatim yang okupansinya selalu di atas 100 persen setiap kali pemberangkatan,” kata Hidayat.

Pernyataan mengenai okupansi di atas 100 persen tersebut juga disampaikan Hidayat dalam pemberitaan mengenai dorongan perluasan Trans Jatim menuju Mojokerto dan Jombang.

Namun, angka itu merupakan pernyataan Hidayat dan tidak tepat digeneralisasikan sebagai tingkat okupansi resmi seluruh koridor pada setiap perjalanan tanpa data operasional terperinci per koridor dan waktu layanan.

Tingginya permintaan pada suatu layanan juga tidak otomatis menjadi dasar tunggal pembukaan koridor baru. Kebutuhan masyarakat, ketersediaan angkutan eksisting, jaringan pengumpan, biaya pelayanan, dan keberlanjutan fiskal tetap perlu diperhitungkan.

Integrasi Didorong Jadi Jalan Tengah

Menurut Hidayat, tujuan pengembangan transportasi publik seharusnya bukan mempertemukan layanan baru dan lama dalam persaingan yang saling mematikan.

Pemprov Jatim melalui Dishub didorong melibatkan pengemudi, operator, pemerintah kabupaten/kota, dan pelaku transportasi lainnya ketika merancang pengembangan koridor.

Pendekatan tersebut menjadi semakin relevan setelah muncul penolakan terhadap pengembangan Trans Jatim di Malang. Pengemudi angkot menyampaikan kekhawatiran terhadap penurunan pendapatan dan meminta keterlibatan mereka dalam perencanaan transportasi.

Dengan demikian, integrasi dalam Raperda tidak hanya berbicara mengenai bus, terminal, halte, atau sistem pembayaran, tetapi juga bagaimana berbagai moda dan pelaku transportasi dapat ditempatkan dalam satu jaringan pelayanan.

Dalam konteks yang lebih luas, biaya energi juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi mobilitas dan operasional transportasi.

Baca selengkapnya: Perhatian DPRD Jatim terhadap ketepatan sasaran distribusi energi pada kasus penyalahgunaan solar subsidi

DPRD Jatim juga memberikan perhatian terhadap pengembangan alternatif energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

Baca selengkapnya: DPRD Jatim mendukung pengembangan BBM berbasis bioetanol yang juga dinilai berpotensi membuka nilai tambah bagi sektor pertanian

Selain itu, kelancaran pasokan BBM tetap menjadi bagian penting dalam menjaga mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah.

Baca selengkapnya: DPRD Jatim mendorong pemulihan pasokan BBM di Madura ketika gangguan distribusi berdampak terhadap aktivitas masyarakat

Bagi Hidayat, pengembangan transportasi publik pada akhirnya perlu diarahkan pada satu tujuan: menghadirkan layanan yang mudah digunakan masyarakat tanpa mengabaikan mereka yang selama ini menggantungkan penghidupan pada sektor angkutan. (Prabu)