gerbang baru nusantara

Komisi A Dorong Pembiayaan Bersama untuk Tekan Biaya Pilgub Jatim

Komisi A DPRD Jawa Timur mendorong pembiayaan bersama penyelenggaraan Pilgub dengan 38 kabupaten/kota untuk mengendalikan beban APBD provinsi. Melalui pembahasan Raperda Dana Cadangan Pilgub sebesar Rp600 miliar, Komisi A juga menekankan pengawasan anggaran dan penyesuaian jadwal terhadap ketentuan pemilu terbaru.

Gegeh Bagus S
Kamis, 15 Oktober 2026
Bagikan img img img img
Juru Bicara Komisi A DPRD Jawa Timur Sumardi menyampaikan hasil pembahasan Raperda Pembentukan Dana Cadangan Pilgub yang menekankan pembiayaan bersama dan perlindungan belanja prioritas daerah.

Komisi A Dorong Pembiayaan Bersama untuk Tekan Biaya Pilgub Jatim

SURABAYA — Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur mendorong pembaruan skema pembiayaan bersama penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) dengan pemerintah kabupaten/kota. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengendalikan kebutuhan anggaran pemilihan agar tidak seluruhnya membebani APBD provinsi.

Dorongan itu menjadi salah satu perhatian Komisi A dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilgub Jawa Timur.

Juru Bicara Komisi A DPRD Jawa Timur Sumardi mengatakan pengaturan pembiayaan perlu disusun secara cermat, termasuk melalui pembentukan dana cadangan sebesar Rp600 miliar.

Menurutnya, dana cadangan tersebut merupakan bagian dari persiapan pembiayaan Pilgub, bukan keseluruhan anggaran yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pemilihan.

Pembiayaan Bersama Dinilai Dapat Mengurangi Beban APBD

Sumardi menjelaskan bahwa pembagian pembiayaan antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan 38 pemerintah kabupaten/kota perlu diperkuat melalui pengaturan yang jelas.

Berdasarkan perhitungan yang disampaikan dalam laporan pembahasan Komisi A, estimasi kebutuhan anggaran KPU Jawa Timur dapat berkurang dari Rp1,807 triliun menjadi sekitar Rp907,86 miliar apabila skema pembiayaan bersama diterapkan.

Perhitungan tersebut menunjukkan selisih sekitar Rp899 miliar. Namun, angka itu merupakan estimasi berdasarkan skema pembiayaan yang dibahas, bukan realisasi penghematan anggaran.

Komisi A meminta pemerintah provinsi memperbarui keputusan gubernur mengenai pembagian beban pembiayaan Pilkada, termasuk komponen yang berkaitan dengan badan ad hoc penyelenggara pemilihan.

Langkah tersebut diperlukan agar tanggung jawab pendanaan antarpemerintah daerah dapat ditetapkan secara jelas sebelum tahapan pemilihan dilaksanakan.

Dana Cadangan Rp600 Miliar untuk Mengurangi Tekanan Fiskal

Selain pembiayaan bersama, Komisi A menilai pencadangan anggaran secara bertahap dapat membantu pemerintah provinsi menghindari penumpukan kebutuhan belanja pada tahun penyelenggaraan Pilgub.

Sumardi mengungkapkan bahwa kebutuhan anggaran Pilgub Jawa Timur meningkat dalam beberapa periode pemilihan.

Dalam laporan pembahasan, anggaran Pilgub disebut sebesar Rp535 miliar pada 2008, Rp576 miliar pada 2013, Rp817 miliar pada 2018, dan Rp1,086 triliun pada 2024.

Menurutnya, tren kebutuhan biaya tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun perencanaan keuangan daerah.

“Pembentukan dana cadangan ini bertujuan memberikan perlindungan fiskal terhadap belanja prioritas dan pelayanan dasar masyarakat. Dengan penyisihan secara bertahap, anggaran pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan pemeliharaan infrastruktur publik diharapkan tetap berjalan optimal,” kata Sumardi, Kamis (15/10/2026).

Ia mengingatkan bahwa pembentukan dana cadangan tidak boleh mengurangi kedisiplinan pemerintah dalam menyusun anggaran.

“Jangan sampai dana cadangan justru menjadi alasan untuk melonggarkan disiplin penganggaran. Perencanaan harus dilakukan secara cermat agar beban APBD pada tahun penyelenggaraan dapat ditekan,” jelasnya.

Komisi A juga menekankan perlunya memperhitungkan kondisi fiskal daerah, termasuk perubahan dana transfer dari pemerintah pusat.

Raperda Disesuaikan dengan Perubahan Desain Pemilu

Pembahasan dana cadangan turut mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah.

Sumardi menyampaikan bahwa pengaturan waktu penyisihan dan penggunaan dana cadangan perlu menyesuaikan ketentuan serta tahapan resmi penyelenggaraan pemilihan.

Karena itu, Komisi A menyempurnakan rumusan Pasal 3 dan Pasal 7 dalam Raperda agar pengelolaan dana tidak bergantung pada asumsi jadwal yang belum final.

Dalam hasil pembahasan, pemenuhan dana cadangan ditargetkan paling lambat melalui APBD Tahun Anggaran 2028.

Rancangan tersebut juga memuat pengaturan pengembalian dana beserta hasil pengembangannya ke Rekening Kas Umum Daerah apabila terjadi perubahan kebijakan yang membuat skema pencadangan tidak lagi relevan.

Pengaturan itu masih merupakan bagian dari substansi Raperda yang dibahas, sehingga pelaksanaannya tetap bergantung pada proses penetapan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Transparansi Dana Cadangan Jadi Perhatian

Komisi A turut meminta pengelolaan dana cadangan dilakukan melalui rekening tersendiri dengan pengawasan yang memadai.

Dalam rancangan yang dibahas, dana yang belum digunakan direncanakan dapat ditempatkan pada instrumen deposito berisiko rendah di Bank Jatim sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Hasil bunga dari penempatan dana tersebut perlu dicatat dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme keuangan daerah yang berlaku.

Sumardi juga menekankan pentingnya penyampaian informasi berkala kepada DPRD mengenai saldo dana cadangan dan hasil pengelolaannya.

Perhatian terhadap transparansi sebelumnya turut disampaikan sejumlah fraksi dan anggota DPRD Jawa Timur.

Baca selengkapnya:

Komisi A Laporkan Hasil Pembahasan Raperda

Pembahasan dana cadangan Pilgub juga telah menjadi perhatian Komisi A dalam kaitannya dengan perkembangan ketentuan pemilu setelah Putusan MK.

Baca selengkapnya: Komisi A DPRD Jatim Bahas Dana Cadangan Pilgub ke MK

Setelah melakukan pembahasan bersama perangkat daerah, penyelenggara pemilu, dan pihak terkait, Komisi A menyatakan Raperda Pembentukan Dana Cadangan Pilgub layak dilanjutkan untuk memperoleh persetujuan sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah.

Sumardi berharap regulasi tersebut dapat membantu pemerintah provinsi mempersiapkan kebutuhan pembiayaan pemilihan tanpa mengabaikan program pembangunan dan pelayanan masyarakat.

“Komisi A berharap regulasi tersebut menjadi instrumen pengamanan fiskal bagi Jawa Timur, sehingga pelaksanaan pesta demokrasi tetap terjamin tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat,” pungkasnya.

(Geh)

 

Berita Terkait

Berita Terkait

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Index Menu

Index Menu