gerbang baru nusantara

Komisi A DPRD Jatim Ubah Batas Pemenuhan Dana Pilgub ke 2028

Komisi A DPRD Jawa Timur menyempurnakan Raperda Pembentukan Dana Cadangan Pilgub sebesar Rp600 miliar dengan mengubah batas pemenuhannya menjadi paling lambat APBD 2028. Juru Bicara Komisi A Sumardi menekankan pentingnya penyesuaian terhadap perubahan jadwal pemilu serta perlindungan belanja prioritas daerah.

Wanto
Kamis, 15 Oktober 2026
Bagikan img img img img
Juru Bicara Komisi A DPRD Jawa Timur Sumardi menyampaikan hasil pembahasan Raperda Pembentukan Dana Cadangan Pilgub dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur, Kamis (15/10/2026).

Komisi A DPRD Jatim Ubah Batas Pemenuhan Dana Pilgub ke 2028

SURABAYA — Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur menyepakati penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub). Salah satu perubahan yang menjadi perhatian adalah batas pemenuhan dana cadangan sebesar Rp600 miliar, yang dalam hasil pembahasan ditargetkan paling lambat melalui APBD Tahun Anggaran 2028.

Perubahan tersebut disampaikan Juru Bicara Komisi A DPRD Jawa Timur Sumardi dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Timur, Kamis (15/10/2026).

Dalam rancangan awal yang dipaparkan, pemenuhan dana cadangan direncanakan berlangsung selama tiga tahun anggaran, yakni Rp250 miliar pada 2027, Rp225 miliar pada 2028, dan Rp125 miliar pada 2029.

Dengan penyempurnaan batas waktu tersebut, pemerintah provinsi perlu menyesuaikan perencanaan penyisihan anggaran apabila rumusan Raperda disetujui dalam proses pembentukan peraturan daerah.

Sumardi Tekankan Kesiapan Fiskal Daerah

Sumardi mengatakan penyusunan dana cadangan perlu mempertimbangkan keterbatasan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Menurut laporan yang disampaikannya, perubahan dana transfer pemerintah pusat dan penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi faktor yang menekan kapasitas fiskal daerah.

“Urgensi pembentukan Raperda Dana Cadangan saat ini makin mengemuka di tengah tekanan kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ketersediaan anggaran daerah mengalami keterbatasan akibat adanya kebijakan pemangkasan dana transfer dari Pemerintah Pusat serta penurunan alokasi Dana Bagi Hasil yang mengurangi kapasitas fiskal Jawa Timur hingga mencapai Rp2 triliun sampai Rp2,5 triliun,” ujar Sumardi.

Ia menilai dana cadangan dapat menjadi instrumen perencanaan agar kebutuhan pembiayaan Pilgub tidak terkonsentrasi pada satu tahun anggaran.

Meski demikian, Komisi A mengingatkan bahwa penyisihan dana harus tetap memperhitungkan keberlanjutan program pembangunan dan pelayanan dasar masyarakat.

Rp600 Miliar Bukan Keseluruhan Biaya Pilgub

Sumardi menjelaskan bahwa Rp600 miliar merupakan target dana cadangan yang direncanakan berdasarkan kemampuan fiskal daerah.

Nilai tersebut tidak dimaksudkan untuk menggambarkan keseluruhan kebutuhan penyelenggaraan Pilgub Jawa Timur.

Sebagai perbandingan, laporan pembahasan menyebut kebutuhan anggaran Pilgub 2024 mencapai sekitar Rp1,086 triliun.

“Angka Rp600 miliar dalam Raperda merupakan target cadangan parsial definitif yang disesuaikan dengan batas kemampuan fiskal daerah, dimana selisih kekurangannya akan ditutupi melalui APBD murni pada tahun pelaksanaan,” jelas Sumardi.

Komisi A meminta agar kemungkinan pembiayaan tambahan melalui APBD pada tahun penyelenggaraan tidak mengurangi ketelitian perencanaan sejak awal.

Menurut Sumardi, mekanisme tersebut tidak boleh digunakan untuk membenarkan kekurangan anggaran akibat penyusunan kebutuhan yang tidak cermat.

Penggunaan Dana Menyesuaikan Tahapan Pemilihan

Selain mengubah batas pemenuhan, Komisi A melakukan penyempurnaan terhadap rumusan Pasal 3 dan Pasal 7 Raperda.

Penyesuaian itu berkaitan dengan perkembangan pengaturan keserentakan pemilu setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024.

Dalam bahan laporan pembahasan, Komisi A juga mengusulkan pencantuman Putusan MK Nomor 256/PUU-XXIV/2026 sebagai salah satu rujukan. Identitas dan relevansi putusan tersebut masih memerlukan verifikasi terhadap dokumen resmi.

“Komisi A melakukan penyempurnaan pada formulasi Pasal 3 dan Pasal 7 Raperda dengan menghapus penguncian tahun kalender secara kaku,” kata Sumardi.

Dengan rumusan tersebut, penggunaan dana cadangan direncanakan mengikuti tahapan resmi pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan, bukan semata-mata berdasarkan perkiraan jadwal sebelumnya.

Komisi A sebelumnya juga melakukan pembahasan terkait dampak perubahan ketentuan pemilu terhadap pengaturan dana cadangan.

Baca selengkapnya: Komisi A DPRD Jawa Timur sebelumnya membahas pembentukan dana cadangan Pilgub dengan mempertimbangkan perkembangan ketentuan pemilu setelah putusan Mahkamah Konstitusi.

Pembiayaan Bersama Tetap Menjadi Perhatian

Dalam laporan pembahasan, Komisi A turut mendorong pembaruan pembagian pembiayaan Pilgub antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan 38 pemerintah kabupaten/kota.

Berdasarkan estimasi KPU yang disampaikan, kebutuhan anggaran tingkat provinsi disebut dapat berkurang dari Rp1,807 triliun menjadi sekitar Rp907,86 miliar melalui skema pembiayaan bersama.

Angka tersebut merupakan estimasi perencanaan, bukan penghematan yang telah direalisasikan.

Komisi A meminta pemerintah provinsi memperbarui keputusan gubernur mengenai pembagian tanggung jawab pendanaan agar komponen biaya yang ditanggung masing-masing pemerintah daerah menjadi lebih jelas.

Di sisi lain, pembentukan dana cadangan juga menjadi perhatian anggota DPRD Jawa Timur yang menyoroti kecukupan dan kesiapan anggaran Pilgub.

Baca selengkapnya: Agus Cahyono sebelumnya menyoroti kesiapan dana cadangan Pilgub Jawa Timur sebagai bagian dari perencanaan kebutuhan pembiayaan pemilihan.

Pengawasan Dana Cadangan dan Belanja Prioritas

Komisi A juga menekankan perlunya pengelolaan dana cadangan melalui rekening tersendiri yang berada dalam kewenangan pejabat pengelola keuangan daerah.

Dalam rancangan yang dibahas, dana yang belum digunakan dapat ditempatkan pada instrumen deposito berisiko rendah sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Penggunaan dana, hasil pengembangannya, dan pengembalian sisa dana perlu dicatat serta dipertanggungjawabkan melalui mekanisme yang berlaku.

Perhatian terhadap perlindungan belanja publik sebelumnya juga disampaikan Fraksi PKS DPRD Jawa Timur.

Baca selengkapnya: Fraksi PKS DPRD Jawa Timur sebelumnya meminta agar pembentukan dana cadangan Pilgub tidak mengganggu alokasi APBD untuk pelayanan dasar dan program prioritas masyarakat.

Sumardi menegaskan bahwa Komisi A mendukung kelanjutan proses persetujuan Raperda setelah penyempurnaan substansi hasil pembahasan.

Menurutnya, pengaturan dana cadangan diperlukan agar pembiayaan pemilihan dapat dipersiapkan tanpa mengabaikan kebutuhan pembangunan daerah.

(Wan)

 

Berita Terkait

Berita Terkait

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Index Menu

Index Menu