Komisi A Soroti Perlindungan Belanja Publik dalam Dana Pilgub Rp600 Miliar
Juru Bicara Komisi A DPRD Jawa Timur Sumardi menekankan pentingnya perlindungan anggaran pelayanan publik melalui Raperda Dana Cadangan Pilgub sebesar Rp600 miliar. Penyisihan dana secara bertahap diharapkan dapat mengurangi tekanan APBD, sementara klausul pengaman disiapkan untuk mengantisipasi perubahan kebijakan pemilu.
Komisi A Soroti Perlindungan Belanja Publik dalam Dana Pilgub Rp600 Miliar
SURABAYA — Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur menekankan perlunya menjaga alokasi anggaran pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan infrastruktur dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Timur.
Juru Bicara Komisi A DPRD Jawa Timur Sumardi menyampaikan bahwa pembentukan dana cadangan sebesar Rp600 miliar diarahkan untuk mengurangi tekanan pembiayaan Pilgub terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, kebutuhan penyelenggaraan pemilihan harus dipersiapkan tanpa mengorbankan keberlanjutan program yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Belanja Pendidikan dan Kesehatan Perlu Dilindungi
Sumardi menjelaskan bahwa pembiayaan Pilgub dalam jumlah besar berpotensi mengurangi ruang fiskal pemerintah daerah apabila seluruh kebutuhan anggaran dibebankan pada satu tahun.
Karena itu, Komisi A memandang pencadangan secara bertahap sebagai salah satu pilihan untuk membagi beban pembiayaan antartahun anggaran.
Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga kemampuan pemerintah provinsi membiayai pelayanan dasar sekaligus memenuhi kewajiban pendanaan penyelenggaraan pemilihan.
“Besarnya kebutuhan anggaran Pilgub sangat berisiko apabila seluruh beban pembiayaannya ditumpukkan secara mendadak dalam satu tahun anggaran berjalan. Tanpa penyisihan bertahap, struktur APBD Jatim dipastikan mengalami guncangan fiskal yang parah. Oleh karena itu, skema pencadangan multi-tahun (fiscal smoothing) menjadi kebutuhan objektif,” tegas Sumardi saat membacakan laporan pembahasan Komisi A.
Menurut Sumardi, kebutuhan menjaga stabilitas anggaran semakin penting ketika kemampuan fiskal daerah menghadapi tekanan akibat perubahan dana transfer dari pemerintah pusat.
Meski demikian, besarnya dampak pencadangan terhadap masing-masing program prioritas tetap memerlukan perhitungan dalam penyusunan APBD setiap tahun.
Rp600 Miliar Disiapkan sebagai Cadangan Sebagian Biaya Pilgub
Sumardi menyebut biaya penyelenggaraan Pilgub Jawa Timur terus meningkat dari periode ke periode.
Berdasarkan angka yang disampaikan dalam laporan pembahasan, anggaran Pilgub tercatat Rp535 miliar pada 2008, Rp576 miliar pada 2013, Rp817 miliar pada 2018, dan Rp1,086 triliun pada 2024.
Perkembangan tersebut menjadi salah satu dasar pembahasan kebutuhan dana cadangan.
Target Rp600 miliar dalam Raperda merupakan dana yang akan disisihkan sebagai bagian dari persiapan pembiayaan, bukan keseluruhan kebutuhan anggaran Pilgub berikutnya.
Sumardi menjelaskan bahwa kekurangan pembiayaan di luar dana cadangan masih dimungkinkan dialokasikan melalui APBD pada tahun pelaksanaan pemilihan.
“Adapun kekurangan dari total kebutuhan nantinya akan ditutupi melalui APBD murni pada tahun pelaksanaan,” ucapnya.
Dalam bahan pemberitaan, rancangan penyisihan dana disebut sebesar Rp250 miliar pada 2027, Rp225 miliar pada 2028, dan Rp125 miliar pada 2029.
Namun, rincian tersebut perlu dicocokkan dengan naskah penyempurnaan Raperda karena terdapat informasi hasil pembahasan Komisi A yang menetapkan batas pemenuhan dana cadangan paling lambat melalui APBD 2028.
Klausul Pengaman Disiapkan untuk Perubahan Kebijakan
Selain menjaga belanja prioritas, Komisi A juga membahas mekanisme pengamanan dana apabila terjadi perubahan kebijakan penyelenggaraan Pilgub.
Sumardi mengatakan penyusunan Raperda mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang berkaitan dengan pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah.
Perubahan desain pemilu tersebut menjadi alasan perlunya pengaturan yang dapat menyesuaikan waktu penggunaan dana dengan tahapan resmi pemilihan.
Dalam pembahasan, Komisi A juga mengusulkan ketentuan pengembalian dana cadangan beserta hasil pengelolaannya ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) apabila perubahan kebijakan nasional membuat tujuan pencadangan tidak lagi dapat dilaksanakan sebagaimana direncanakan.
“Kami juga memasukkan klausul pengaman (exit clause). Jika di masa depan terjadi perubahan kebijakan strategis nasional, seperti penundaan Pilkada atau pengambilalihan pembiayaan oleh APBN,;seluruh akumulasi dana cadangan beserta hasilnya secara otomatis dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD),” ujar Sumardi.
Mekanisme tersebut masih merupakan bagian dari rancangan pengaturan dan perlu mengacu pada rumusan akhir Perda serta ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
Transparansi Penganggaran Menjadi Perhatian DPRD
Perlindungan belanja publik juga menjadi perhatian sejumlah anggota dan fraksi DPRD Jawa Timur dalam pembahasan dana cadangan Pilgub.
Lilik Hendarwati sebelumnya meminta pemerintah menjelaskan rincian kebutuhan dan dasar perhitungan dana cadangan Rp600 miliar secara terbuka.
Baca selengkapnya: Lilik sebelumnya meminta transparansi rincian dana cadangan Pilgub agar kebutuhan pembiayaan dan dampaknya terhadap APBD dapat diawasi.
Sementara itu, Fraksi PKS DPRD Jawa Timur menekankan agar pencadangan anggaran tidak mengurangi kemampuan pemerintah membiayai program prioritas masyarakat.
Baca selengkapnya: Fraksi PKS sebelumnya meminta pembentukan dana cadangan Pilgub tetap memperhatikan kebutuhan pelayanan dasar dan kemampuan fiskal Jawa Timur.
Pembahasan Raperda juga mempertimbangkan perkembangan ketentuan pemilu setelah Putusan Mahkamah Konstitusi.
Baca selengkapnya: Komisi A DPRD Jawa Timur sebelumnya membahas pembentukan dana cadangan Pilgub dengan mempertimbangkan perubahan desain penyelenggaraan pemilu.
Komisi A Tekankan Perencanaan yang Terukur
Sumardi menegaskan bahwa pembentukan dana cadangan dimaksudkan untuk memberikan kepastian perencanaan pembiayaan Pilgub tanpa mengganggu kebutuhan belanja daerah lainnya.
Komisi A menilai pengaturan tersebut perlu disertai perhitungan kemampuan fiskal, pengawasan penggunaan dana, dan penyesuaian terhadap ketentuan penyelenggaraan pemilihan.
Dengan demikian, pencadangan anggaran diharapkan dapat membantu pemerintah provinsi memenuhi kebutuhan demokrasi sekaligus mempertahankan keberlanjutan pelayanan publik.
(Ari)










