Komisi A Percepat Target Dana Cadangan Pilgub Rp600 Miliar ke 2028
Komisi A DPRD Jawa Timur menyepakati penyempurnaan Raperda Dana Cadangan Pilgub sebesar Rp600 miliar dengan target pemenuhan paling lambat APBD 2028. Perubahan ini dimaksudkan untuk memperkuat kesiapan pembiayaan pemilihan sekaligus menghindari penumpukan beban anggaran pada tahun pelaksanaan.
Komisi A Percepat Target Dana Cadangan Pilgub Rp600 Miliar ke 2028
SURABAYA — Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur menyepakati penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Salah satu perubahan utamanya ialah percepatan batas waktu pemenuhan dana cadangan Rp600 miliar menjadi paling lambat pada APBD Tahun Anggaran 2028.
Kesepakatan hasil pembahasan tersebut disampaikan Juru Bicara Komisi A DPRD Jawa Timur, Sumardi, S.H., M.H., dalam rapat paripurna, Kamis (15/10/2026). Komisi A menilai pembentukan dana cadangan diperlukan agar kebutuhan pembiayaan Pilgub tidak terkonsentrasi pada satu tahun anggaran.
Skema Awal Hingga 2029 Disempurnakan
Dalam rancangan awal, penyisihan dana cadangan direncanakan melalui tiga tahun anggaran, yakni Rp250 miliar pada 2027, Rp225 miliar pada 2028, dan Rp125 miliar pada 2029.
Namun, hasil pembahasan Komisi A mengubah batas waktu pemenuhannya menjadi paling lambat APBD 2028. Dengan demikian, rincian penyisihan dalam skema awal perlu disesuaikan kembali agar sejalan dengan target tersebut.
Komisi A menilai percepatan pemenuhan dana cadangan perlu tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Penganggaran harus dilakukan secara terukur agar tidak menimbulkan tekanan baru terhadap belanja pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Dana Cadangan Tidak Menutup Seluruh Biaya Pilgub
Dalam laporan pembahasan, Sumardi menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran Pilgub Jawa Timur terus meningkat dari penyelenggaraan sebelumnya.
Anggaran Pilgub tercatat sebesar Rp535 miliar pada 2008, Rp576 miliar pada 2013, Rp817 miliar pada 2018, dan Rp1,086 triliun pada 2024, berdasarkan data yang disampaikan Komisi A.
“Besarnya kebutuhan anggaran Pilgub tersebut tidak rasional dan sangat berisiko apabila seluruh beban pembiayaannya ditumpukkan secara mendadak dalam satu tahun anggaran APBD berjalan,” demikian salah satu poin dalam laporan Komisi A.
Komisi A menjelaskan bahwa Rp600 miliar merupakan target dana cadangan yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah, bukan keseluruhan proyeksi biaya Pilgub mendatang.
Apabila kebutuhan penyelenggaraan pemilihan melampaui dana yang telah dicadangkan, kekurangannya direncanakan dialokasikan melalui APBD pada tahun pelaksanaan. Namun, Komisi A meminta perencanaan dilakukan secara cermat agar skema tersebut tidak menjadi alasan untuk menunda pemenuhan kebutuhan anggaran.
Belanja Pelayanan Publik Diminta Tetap Terlindungi
Pembentukan dana cadangan juga dikaitkan dengan upaya menjaga kesinambungan belanja prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Dalam laporan pembahasan, Komisi A menyoroti tekanan fiskal akibat pengurangan transfer pemerintah pusat dan penurunan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), yang disebut berdampak terhadap kapasitas fiskal daerah sekitar Rp2 triliun hingga Rp2,5 triliun.
Komisi A meminta agar pembiayaan Pilgub tidak mengurangi kemampuan pemerintah daerah dalam mendukung pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan pemeliharaan infrastruktur publik.
Jadwal Pencairan Mengikuti Ketentuan Pemilihan
Selain mempercepat target pengumpulan dana, Komisi A menyempurnakan pengaturan penggunaan dana cadangan untuk mengantisipasi perubahan jadwal Pilgub.
Pembahasan tersebut mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah.
Komisi A mengusulkan agar ketentuan pencairan tidak dikunci pada tahun kalender tertentu, melainkan disesuaikan dengan tahapan resmi penyelenggaraan pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Raperda juga memuat mekanisme pengembalian dana cadangan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional yang mendasar. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjaga kepastian pengelolaan anggaran apabila skema penyelenggaraan atau pembiayaan pemilihan berubah.
Pendanaan Bersama dengan Kabupaten/Kota Diperkuat
Komisi A turut mendorong penguatan skema pendanaan bersama atau cost sharing antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan 38 pemerintah kabupaten/kota.
Berdasarkan angka yang disampaikan dalam laporan pembahasan, estimasi kebutuhan anggaran KPU Jawa Timur dapat berkurang dari Rp1,807 triliun menjadi Rp907,86 miliar melalui penerapan skema pendanaan bersama.
Komisi A meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperbarui keputusan gubernur mengenai pembagian tanggung jawab pembiayaan agar kebutuhan anggaran penyelenggaraan pemilihan dapat direncanakan secara lebih jelas.
Pembahasan Dana Pilgub Sebelumnya Jadi Perhatian DPRD
Persoalan kesiapan pembiayaan Pilgub sebelumnya juga mendapat perhatian anggota DPRD Jawa Timur.
Agus Cahyono menyoroti kesiapan pembentukan dana cadangan Pilgub Jawa Timur di tengah besarnya kebutuhan anggaran penyelenggaraan pemilihan.
Baca selengkapnya: Agus Cahyono sebelumnya menyoroti kesiapan dana cadangan Pilgub Jawa Timur sebagai bagian dari perencanaan pembiayaan pemilihan mendatang.
Komisi A juga telah membahas kebutuhan penyesuaian Raperda terhadap perkembangan ketentuan mengenai jadwal pemilihan kepala daerah.
Baca selengkapnya: Komisi A DPRD Jawa Timur membahas Raperda Dana Cadangan Pilgub dengan mempertimbangkan perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi.
Sementara itu, Fraksi PKS DPRD Jawa Timur sebelumnya meminta agar pembentukan dana cadangan Pilgub tidak mengganggu kebutuhan belanja daerah.
Baca selengkapnya: Fraksi PKS menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara persiapan anggaran Pilgub dan keberlanjutan program prioritas dalam APBD Jawa Timur.
Ketiga pemberitaan tersebut menjadi konteks pembahasan dana cadangan, sedangkan laporan terbaru Komisi A menegaskan perubahan batas waktu pemenuhan dana menjadi paling lambat APBD 2028.
Komisi A Usulkan Raperda Dilanjutkan ke Persetujuan
Setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, dan sejumlah lembaga terkait, Komisi A menyimpulkan bahwa Raperda Pembentukan Dana Cadangan Pilgub layak dilanjutkan ke tahap persetujuan menjadi Peraturan Daerah.
Komisi A berharap pengaturan dana cadangan dapat memberikan kepastian perencanaan pembiayaan Pilgub sekaligus menjaga keberlanjutan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Dengan target pemenuhan paling lambat 2028, pemerintah provinsi diharapkan memiliki waktu persiapan anggaran yang lebih terukur sebelum pelaksanaan pemilihan berikutnya.
(Yul)










