DPRD Jatim Sikapi Ancaman PHK Ribuan Buruh: Pemprov Harus Segera Lakukan Mitigasi

DPRD Minta Antisipasi Sebelum PHK Massal Terjadi

SURABAYA — Ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mulai membayangi sejumlah perusahaan di Jawa Timur mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Rasiyo.

Legislator dari Daerah Pemilihan Surabaya yang membidangi kesejahteraan rakyat itu meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak menunggu hingga PHK massal benar-benar terjadi, melainkan segera mengambil langkah mitigasi untuk melindungi para pekerja beserta keluarganya.

Rasiyo menilai potensi PHK yang disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, harus menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah dan instansi terkait.

“Ancaman PHK ini tidak bisa dianggap sebagai persoalan perusahaan semata. Dampaknya sangat luas, mulai dari menurunnya daya beli masyarakat, meningkatnya angka pengangguran, hingga potensi bertambahnya angka kemiskinan,” ujar Rasiyo saat dikonfirmasi, Rabu (24/06/2026).

Pemetaan Perusahaan dan Pelatihan Kerja Harus Diperkuat

Menurut Rasiyo, Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu segera memetakan perusahaan-perusahaan yang berpotensi terdampak sehingga langkah mitigasi dapat dilakukan sejak dini.

Selain itu, komunikasi antara pemerintah, dunia usaha, dan serikat pekerja perlu diperkuat untuk mencari solusi terbaik sebelum opsi PHK diambil.

Rasiyo juga mendorong Dinas Tenaga Kerja dan instansi terkait meningkatkan program pelatihan serta peningkatan keterampilan tenaga kerja (upskilling dan reskilling) agar pekerja lebih siap menghadapi perubahan kebutuhan industri.

“Jangan sampai pekerja menjadi korban dari situasi ekonomi global yang sedang tidak menentu. Pemerintah harus hadir memberikan perlindungan dan membuka peluang kerja baru bagi mereka yang terdampak,” katanya.

Baca Selengkapnya: DPRD Jawa Timur mendesak solusi Pemerintah atas potensi badai PHK yang melanda puluhan perusahaan di Malang sebagai langkah menjaga stabilitas ketenagakerjaan daerah 

Industri Padat Karya Dinilai Rentan

Mantan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur itu menambahkan bahwa sektor industri manufaktur, garmen, alas kaki, serta komponen otomotif merupakan sektor padat karya yang perlu mendapatkan perhatian khusus karena rentan terdampak perlambatan ekonomi global.

Rasiyo juga mengapresiasi kesiapan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan pelayanan kepada pekerja terdampak PHK melalui Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Meski demikian, menurutnya, program tersebut hanya berfungsi sebagai jaring pengaman sementara.

“Yang lebih penting adalah bagaimana PHK bisa dicegah sejak awal. Jangan sampai masyarakat hanya disiapkan untuk menerima bantuan setelah kehilangan pekerjaan,” tegasnya.

Baca Selengkapnya: DPRD Jatim mendesak solusi Pemerintah atas ancaman PHK terhadap sekitar 1.000 buruh industri plywood di Jombang melalui dialog antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja

DPRD Akan Terus Mengawal Situasi Ketenagakerjaan

Rasiyo menegaskan DPRD Jawa Timur akan terus mengawal perkembangan situasi ketenagakerjaan di daerah dan mendorong pemerintah mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi kesejahteraan masyarakat.

Sebelumnya, Presiden KSPI Said Iqbal mengungkap adanya potensi PHK terhadap ribuan pekerja di sejumlah perusahaan di Jawa Timur, terutama pada sektor industri kertas dan komponen otomotif.

Kondisi tersebut dipengaruhi perlambatan ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah, serta dampak konflik geopolitik yang memengaruhi pasar ekspor dan biaya produksi perusahaan.

Baca Selengkapnya: DPRD Jawa Timur juga telah meneruskan aspirasi buruh terkait persoalan PHK dan sistem outsourcing sebagai bagian dari pengawasan terhadap perlindungan hak-hak pekerja