NasDem DPRD Jatim Ingatkan APBD Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat

SURABAYA — Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Jawa Timur mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-15 kali secara keseluruhan dan ke-11 kali secara berturut-turut. Meski demikian, fraksi menegaskan keberhasilan administrasi keuangan tidak boleh menjadi satu-satunya tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah.

Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai NasDem, Mohammad Nasih Aschal, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (29/06/2026).

WTP Bukan Satu-satunya Indikator Keberhasilan

"Opini WTP hanya menilai kewajaran penyajian laporan keuangan. WTP tidak otomatis mencerminkan efektivitas penggunaan anggaran, kualitas pelayanan publik, maupun keberhasilan pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat," tegas Mohammad Nasih Aschal yang akrab disapa Ra Nasih.

Menurutnya, keberhasilan APBD semestinya diukur dari kemampuannya menurunkan angka kemiskinan, mengurangi ketimpangan antarwilayah, membuka lapangan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, memperkuat infrastruktur, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Ra Nasih mengakui kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Timur sepanjang Tahun Anggaran 2025 relatif baik. Pendapatan daerah bahkan melampaui target dengan realisasi mencapai Rp29,888 triliun atau 104,65 persen, sementara defisit anggaran berhasil ditekan lebih rendah dibandingkan proyeksi pada APBD Perubahan.

Namun demikian, menurutnya masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan, di antaranya tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), belum optimalnya realisasi belanja modal, rendahnya serapan beberapa belanja strategis, serta masih adanya rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti.

Dorong Penganggaran Berbasis Kinerja

Salah satu perhatian Fraksi Partai NasDem adalah masih tersisanya anggaran belanja sekitar Rp2,05 triliun atau realisasi Belanja Daerah yang baru mencapai 93,82 persen.

"Besarnya sisa anggaran menunjukkan masih ada ruang besar untuk memperbaiki kualitas perencanaan, ketepatan penganggaran, dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan," ujarnya.

Fraksi Partai NasDem juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rendahnya realisasi belanja infrastruktur, khususnya pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi.

Menurut Ra Nasih, keterlambatan pembangunan infrastruktur tidak boleh terus berulang karena berdampak langsung terhadap produktivitas ekonomi dan pemerataan pembangunan antarwilayah.

Selain itu, ia menilai paradigma pengelolaan APBD perlu bergeser dari sekadar mengejar tingginya serapan anggaran menuju sistem penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) yang berorientasi pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Baca Selengkapnya:

• Fraksi PKS DPRD Jatim minta penjelasan eksekutif terkait belanja pegawai dan modal jalan, jaringan, serta irigasi dalam APBD Tahun Anggaran 2025

• SiLPA 2025 menjadi perhatian Fraksi PDI-P DPRD Jatim, pertanyakan efeknya terhadap pembangunan

• Gerindra DPRD Jatim minta transparansi Eksekutif terkait sisa belanja 2025 dan data pengelolaan program kegiatan

Diversifikasi PAD dan Optimalisasi BUMD

Dalam sektor pendapatan, Fraksi Partai NasDem mengingatkan agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak terlalu bergantung pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah Provinsi Jawa Timur didorong melakukan diversifikasi sumber pendapatan melalui optimalisasi aset daerah, digitalisasi pelayanan perpajakan, serta peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Fraksi Partai NasDem juga meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh BUMD agar penyertaan modal pemerintah benar-benar menghasilkan dividen sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Di sisi lain, Ra Nasih menyoroti besarnya SiLPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp3,38 triliun. Menurutnya, besarnya SiLPA memang menunjukkan kondisi likuiditas keuangan daerah yang cukup kuat, tetapi juga menjadi indikator masih adanya program pembangunan yang belum terealisasi secara tepat waktu.

Karena itu, Fraksi Partai NasDem meminta penggunaan SiLPA pada tahun anggaran berikutnya diprioritaskan untuk program-program yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar.

Mengakhiri pandangan umumnya, Fraksi Partai NasDem menyatakan persetujuan agar Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya dengan harapan seluruh catatan strategis tersebut menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan pembangunan daerah.