Reses di Manukan, Rasiyo Dorong Warga Manfaatkan KUR dan Bantuan Modal untuk Perkuat UMKM

UMKM Dinilai Menjadi Penopang Ekonomi di Tengah Ketidakpastian

SURABAYA – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Daerah Pemilihan (Dapil) Surabaya, Rasiyo, mengajak masyarakat memanfaatkan berbagai program bantuan permodalan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), untuk memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, sektor UMKM terbukti menjadi penopang ekonomi masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi.

Hal tersebut disampaikan Rasiyo saat menggelar kegiatan reses di Jalan Wonorejo, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Surabaya, Sabtu (25/7/2026).

Menurut politikus Partai Demokrat tersebut, pemberdayaan UMKM perlu terus diperkuat karena sektor ini memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

"Ingat, UMKM ini menyumbang sekitar 65 persen pertumbuhan ekonomi ketika perusahaan-perusahaan besar justru mengalami kesulitan," ujarnya.

Namun demikian, Rasiyo menilai masih banyak masyarakat maupun pelaku UMKM yang belum memahami berbagai fasilitas pembiayaan yang telah disediakan pemerintah.

"Banyak warga yang belum paham terkait program UMKM dan KUR. Lewat kegiatan reses inilah kita jelaskan semuanya sehingga masyarakat memahami dan bisa terus menggerakkan ekonomi mereka melalui program bantuan modal," katanya.

Ia menjelaskan, modal usaha untuk memulai UMKM tidak harus besar. Dengan modal sekitar Rp25 juta hingga Rp50 juta, masyarakat sudah dapat memulai usaha yang produktif.

"UMKM itu modalnya tidak besar, kisaran Rp25 juta sampai Rp50 juta sudah bisa berjalan. Ini penting untuk menumbuhkan ekonomi daerah, mengurangi pengangguran, serta membantu perekonomian keluarga," jelas Rasiyo.

Baca Selengkapnya:

• Embarkasi Haji Bandara Dhoho 2027, DPRD Jatim Dorong UMKM

• Adam Rusydi Dorong Peran Maksimal Jamkrida Perkuat UMKM Jawa Timur

• Sri Wahyuni: Sensus Ekonomi 2026 Fondasi Penguatan UMKM Jatim

Tampung Aspirasi Infrastruktur hingga Pendidikan

Selain membahas pemberdayaan ekonomi, kegiatan reses juga dimanfaatkan warga untuk menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari rehabilitasi tempat ibadah, persoalan pertanahan, hingga kebutuhan pembangunan sekolah negeri.

Rasiyo menegaskan seluruh aspirasi masyarakat akan dicatat dan dibahas dalam mekanisme penyusunan anggaran bersama DPRD Provinsi Jawa Timur.

"Semua masukan masyarakat dicatat untuk kemudian dibahas bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan diusulkan dalam APBD. Mengenai usulan perbaikan fasilitas seperti masjid hingga persoalan tanah di Surabaya, kami akan terus berkoordinasi," ujarnya.

Terkait usulan pembangunan sekolah negeri, Rasiyo menjelaskan bahwa setiap jenjang pendidikan memiliki kewenangan pemerintahan yang berbeda.

Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), kewenangan berada pada Pemerintah Kota Surabaya sehingga pembangunan sekolah baru perlu mempertimbangkan kebutuhan riil serta keberadaan sekolah swasta.

"Jangan sampai pendirian SMP negeri baru justru mematikan sekolah-sekolah swasta yang sudah ada. Dinas Pendidikan Kota Surabaya tentu lebih memahami aspek teknisnya," katanya.

Sementara itu, pembangunan SMA dan SMK negeri menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Meski demikian, pembangunan tetap memerlukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Surabaya apabila menggunakan aset milik pemerintah kota.

"Kalau pembangunan gedung SMA baru menjadi kewenangan provinsi, tetapi aset tanahnya milik kota sehingga tetap membutuhkan izin dari Wali Kota. Jika disetujui, pembangunan fisiknya sebenarnya tidak membutuhkan biaya yang terlalu besar," pungkas Rasiyo.