gerbang baru nusantara

Sri Untari Dorong Lulusan Sekolah Rakyat Dapat Akses Kerja di BUMN-BUMD

Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Sri Untari mendorong kerja sama Kementerian Sosial dengan BUMN dan BUMD untuk membuka peluang kerja bagi lulusan Sekolah Rakyat. Usulan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta, seiring dorongan perluasan Sekolah Rakyat ke kabupaten/kota yang belum terjangkau.

Gegeh Bagus S
Kamis, 15 Oktober 2026
Bagikan img img img img
Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Sri Untari bersama jajaran Komisi E melakukan audiensi dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf terkait perluasan Sekolah Rakyat dan peluang kerja bagi lulusannya di Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Sri Untari Dorong Lulusan Sekolah Rakyat Dapat Akses Kerja di BUMN-BUMD

SURABAYA — Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur Sri Untari Bisowarno mendorong Kementerian Sosial memperkuat kerja sama dengan badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD) untuk membuka peluang kerja bagi lulusan Sekolah Rakyat.

Usulan tersebut disampaikan dalam audiensi Komisi E DPRD Jawa Timur bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Menurut Sri Untari, keberhasilan Sekolah Rakyat perlu dilihat dari kemampuan program tersebut membantu peserta didik membangun masa depan setelah menyelesaikan pendidikan.

Karena itu, pengembangan sekolah bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu diharapkan tidak berhenti pada penyediaan fasilitas pendidikan, tetapi juga mencakup persiapan keterampilan dan akses menuju dunia kerja.

Sri Untari Usulkan Kemitraan dengan BUMN dan BUMD

Sri Untari menilai kerja sama dengan dunia usaha dapat menjadi bagian dari upaya menyiapkan kemandirian lulusan Sekolah Rakyat.

Ia meminta Kemensos menjajaki kemitraan dengan BUMN dan BUMD agar peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan memiliki kesempatan mengikuti proses rekrutmen sesuai kompetensinya.

“Mohon untuk bisa bekerja sama dengan BUMN dan BUMD agar bisa menerima siswa-siswa Sekolah Rakyat yang selesai melaksanakan pendidikan,” pinta Sri Untari.

Menurutnya, pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu perlu memberikan bekal untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi keluarga dalam jangka panjang.

Namun, usulan tersebut masih berupa dorongan kerja sama. Belum ada informasi mengenai perjanjian penempatan kerja, kuota penerimaan, maupun perusahaan yang akan menjadi mitra.

Gus Ipul Dorong Perluasan Sekolah Rakyat di Jawa Timur

Dalam audiensi yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meminta dukungan DPRD Jawa Timur untuk mendorong penyediaan Sekolah Rakyat di kabupaten/kota yang belum memiliki fasilitas tersebut.

Program ini diarahkan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui layanan pendidikan yang disertai pemenuhan kebutuhan dasar.

Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang dengan fasilitas asrama, ruang kelas, dapur, dan sarana pendukung lainnya.

“Ini ada ruang kelas, ada dapurnya, ada guest house-nya, jadi ini sudah keren. Makanya, untuk kabupaten/kota, saya minta tolong daerah-daerah yang belum ada Sekolah Rakyat untuk didorong,” ujar Gus Ipul.

Ia juga menyampaikan bahwa fasilitas pembelajaran mencakup perangkat digital untuk menunjang kegiatan belajar siswa.

“Coba di Sekolah Rakyat itu kayak gini, dapat laptop per orang, lengkap, makan tiga kali sehari, dapat seragam,” tambahnya.

Fasilitas tersebut, menurut penjelasan Mensos dalam pertemuan, merupakan bagian dari upaya menciptakan lingkungan belajar yang mendukung anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Komisi E Akan Dorong Daerah yang Belum Terjangkau

Menanggapi arahan Mensos, Sri Untari menyatakan Komisi E DPRD Jawa Timur akan mendorong perluasan Sekolah Rakyat ke wilayah yang belum terjangkau program.

Ia menyebut Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Surabaya sebagai contoh daerah yang telah memiliki layanan Sekolah Rakyat.

“Kabupaten Malang sudah, Kota Malang sudah, Surabaya sudah. Kami akan dorong untuk kabupaten/kota yang belum,” tegas Sri Untari.

Dorongan tersebut sejalan dengan gagasan agar setiap kabupaten/kota di Jawa Timur memiliki setidaknya satu Sekolah Rakyat.

Meski demikian, target pemerataan itu masih memerlukan koordinasi mengenai kesiapan lokasi, sarana pendidikan, tenaga pendidik, serta pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pendidikan dan Kesempatan Kerja Perlu Terhubung

Perhatian terhadap perluasan akses pendidikan juga muncul dalam pemberitaan DPRD Jawa Timur sebelumnya.

Sri Untari pernah menanggapi rencana pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi, termasuk pentingnya memperhatikan pelaksanaan kebijakan dan manfaatnya bagi masyarakat.

Baca selengkapnya: Sri Untari Tanggapi Rencana Sekolah dan Perguruan Tinggi Negeri Gratis

Dalam pembahasan Sekolah Rakyat, perhatian tersebut diperluas pada kesiapan peserta didik setelah menyelesaikan pendidikan.

Sri Untari berharap dukungan pendidikan dan pemenuhan kebutuhan dasar dapat dilanjutkan dengan pembekalan keterampilan serta kesempatan untuk memasuki dunia kerja.

Kerja Sama BUMD Perlu Memperhatikan Tata Kelola

Usulan pelibatan BUMD juga berkaitan dengan pentingnya tata kelola perusahaan daerah dalam menjalankan fungsi usahanya.

Dalam pemberitaan DPRD Jawa Timur sebelumnya, Lilik Hendarwati meminta Biro BUMD dan BLUD menindaklanjuti rekomendasi panitia khusus.

Baca selengkapnya: Lilik Hendarwati: Biro BUMD-BLUD Tak Perlu Mulai dari Nol

Pemberitaan tersebut tidak membahas penyerapan lulusan Sekolah Rakyat secara langsung. Namun, keterlibatan BUMD dalam program ketenagakerjaan tetap perlu memperhatikan kebutuhan tenaga kerja, kemampuan perusahaan, dan mekanisme rekrutmen yang berlaku.

Audiensi Komisi E bersama Mensos turut dihadiri Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Hikmah Bafaqih dan Jairi Irawan, serta sejumlah anggota komisi dan pejabat terkait.

Melalui pengembangan Sekolah Rakyat dan peluang kemitraan dunia usaha, Sri Untari berharap anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk melanjutkan pendidikan dan membangun kemandirian ekonomi setelah lulus.

(Geh)

 

Berita Terkait

Berita Terkait

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Index Menu

Index Menu