Rasiyo Minta Wali Murid Dilibatkan dalam Wacana Tidak Naik Kelas
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Rasiyo meminta pemerintah dan sekolah menyiapkan sosialisasi kepada wali murid sebelum wacana kebijakan tidak naik kelas diterapkan. Menurutnya, kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesungguhan belajar harus tetap memperhatikan kondisi psikologis siswa.
Rasiyo Minta Wali Murid Dilibatkan dalam Wacana Tidak Naik Kelas
SURABAYA — Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur Rasiyo meminta pemerintah dan sekolah mengutamakan komunikasi dengan orang tua sebelum menerapkan wacana kebijakan tidak naik kelas bagi siswa. Menurutnya, perubahan ketentuan kenaikan kelas perlu dipahami secara menyeluruh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun tekanan psikologis terhadap anak.
Rasiyo menilai kebijakan yang bertujuan mendorong kesungguhan belajar dapat memberikan manfaat bagi pendidikan. Namun, penerapannya harus mempertimbangkan kesiapan siswa, guru, dan wali murid.
Pernyataan tersebut disampaikan Rasiyo saat menanggapi wacana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai kemungkinan penerapan kembali ketentuan tidak naik kelas mulai tahun ajaran 2027.
Sosialisasi kepada Wali Murid Dinilai Penting
Rasiyo menekankan bahwa sekolah perlu menjelaskan tujuan, mekanisme, dan konsekuensi kebijakan kepada orang tua sebelum aturan baru diberlakukan.
Menurutnya, pemahaman yang sama antara sekolah dan keluarga dapat membantu mencegah munculnya anggapan bahwa tidak naik kelas semata-mata merupakan bentuk hukuman terhadap siswa.
“Makanya nanti sebelum kebijakan itu dilakukan, harus ada misalkan, nuwun sewu ya, pemberitahuan kepada wali murid, ada edukasi kepada wali murid supaya dipahami dengan baik,” ujar Rasiyo, Jumat (16/10/2026).
Mantan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur tersebut menilai pendekatan komunikasi perlu disesuaikan dengan kondisi keluarga dan karakteristik peserta didik saat ini.
Ia mengingatkan bahwa kebijakan pendidikan yang tidak dijelaskan secara memadai berpotensi menimbulkan kecemasan bagi siswa dan orang tua.
Kondisi Psikologis Siswa Perlu Diperhatikan
Rasiyo mengakui bahwa ketentuan tidak naik kelas pernah menjadi bagian dari sistem pendidikan pada masa sebelumnya.
Menurutnya, wacana mengembalikan ketentuan tersebut dapat dipahami sebagai upaya meningkatkan tanggung jawab dan kesungguhan siswa dalam mengikuti pembelajaran.
“Jadi itu kebijakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang disampaikan beberapa hari yang lalu. Tujuannya itu untuk mendorong agar anaknya itu belajar sungguh-sungguh. Kan baik itu,” ujarnya.
Meski demikian, Rasiyo meminta pemerintah mempertimbangkan kemungkinan dampak psikologis terhadap siswa yang mengalami kesulitan belajar.
Ia menilai anak yang membutuhkan perhatian khusus seharusnya memperoleh pendampingan agar kebijakan evaluasi pembelajaran tidak menimbulkan tekanan berlebihan.
Dalam konteks tersebut, sekolah perlu membangun komunikasi dengan keluarga dan memberikan penjelasan yang proporsional mengenai perkembangan belajar siswa.
Pemerataan Mutu Sekolah Juga Disoroti
Selain persoalan kenaikan kelas, Rasiyo menyinggung pentingnya pemerataan kualitas pendidikan dan pengaturan penerimaan siswa melalui sistem zonasi.
Menurutnya, kebijakan pendidikan perlu mempertimbangkan perbedaan kondisi antarsekolah agar pelaksanaannya tidak merugikan siswa maupun orang tua.
Rasiyo berharap kementerian dan dinas pendidikan terkait dapat menyiapkan pendampingan bagi peserta didik yang menghadapi hambatan pembelajaran.
Langkah tersebut dinilai penting agar upaya meningkatkan mutu pendidikan tidak hanya berfokus pada hasil penilaian, tetapi juga memperhatikan proses belajar dan kebutuhan setiap siswa.
Kebijakan Tidak Naik Kelas Masih Berupa Wacana
Dalam bahan pemberitaan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti disebut membuka kemungkinan penerapan kembali kebijakan tidak naik kelas mulai tahun ajaran 2027.
Usulan tersebut disebut berasal dari masukan Dewan Pendidikan dan sejumlah pihak dalam pembahasan peningkatan mutu pendidikan.
Namun, informasi tersebut belum menunjukkan bahwa pemerintah telah menetapkan aturan baru yang berlaku secara nasional.
Karena itu, sekolah dan orang tua perlu menunggu ketentuan resmi mengenai kriteria kenaikan kelas, mekanisme penilaian, serta bentuk pendampingan yang akan diterapkan apabila wacana tersebut dilanjutkan.
DPRD Jatim Sebelumnya Soroti Berbagai Persoalan Pendidikan
Perhatian terhadap kebutuhan dan perlindungan peserta didik sebelumnya juga disampaikan sejumlah anggota DPRD Jawa Timur.
Rasiyo pernah menyoroti penggunaan gawai oleh anak sekolah dengan menekankan pentingnya pembatasan yang proporsional, bukan larangan menyeluruh.
Baca selengkapnya: Rasiyo sebelumnya mengingatkan pentingnya pengaturan penggunaan gawai oleh siswa dengan mempertimbangkan kebutuhan pembelajaran dan pendampingan anak.
Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur Lilik Hendarwati sebelumnya menyoroti persoalan influenza pada anak di lingkungan sekolah Surabaya.
Baca selengkapnya: Lilik Hendarwati menyoroti kondisi kesehatan anak di sekolah Surabaya sebagai bagian dari perhatian terhadap lingkungan belajar siswa.
Persoalan tata kelola pendidikan juga mendapat perhatian Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono, yang sebelumnya menanggapi keluhan pungutan sekolah.
Baca selengkapnya: Deni Wicaksono menyoroti keluhan pungutan sekolah di Jawa Timur dan pentingnya pengelolaan pendidikan yang memperhatikan kepentingan peserta didik serta orang tua.
Ketiga pemberitaan tersebut memiliki fokus berbeda, tetapi sama-sama berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan kebutuhan siswa.
Rasiyo Harapkan Pendampingan Siswa Diperkuat
Rasiyo berharap pembahasan kebijakan kenaikan kelas tidak hanya mempertimbangkan peningkatan standar pembelajaran, tetapi juga kesiapan sekolah dalam mendampingi siswa.
Menurutnya, sosialisasi yang baik kepada wali murid dan perhatian terhadap kondisi psikologis anak diperlukan agar perubahan kebijakan dapat dipahami secara tepat.
Ia menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, sekolah, dan keluarga untuk menjaga kualitas pendidikan tanpa mengabaikan kebutuhan peserta didik.
(Yudhie)










