Dongkrak Capaian Sertifikasi Halal, F-PKB DPRD Jatim Dorong Pembentukan Perda dan Insentif UMKM

Jatim Masih Peringkat Ketiga Nasional Sertifikasi Halal

SURABAYA — Posisi Jawa Timur yang masih menempati urutan ketiga secara nasional dalam cakupan sertifikasi halal, di bawah Jawa Tengah dan Jawa Barat, menjadi sorotan Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Jawa Timur, Ibnu Alfandy Yusuf.

Persoalan tersebut mengemuka saat Komisi B DPRD Jatim menggelar hearing bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), serta Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur beberapa waktu lalu.

Menurut Ibnu, posisi ketiga tersebut belum sepenuhnya mencerminkan potensi Jawa Timur yang dikenal sebagai basis pendidikan Islam dan memiliki jumlah pondok pesantren terbesar di Indonesia.

Kondisi tersebut, lanjutnya, menjadi alasan perlunya penanganan yang lebih serius dan pendekatan khusus agar capaian sertifikasi halal dapat meningkat secara lebih cepat dan merata.

“Jawa Timur merupakan basis pesantren dan mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Seharusnya kesadaran terhadap produk halal lebih tinggi dan menjadi contoh nasional. Namun faktanya kita masih berada di posisi ketiga secara nasional. Ini menjadi catatan penting yang membutuhkan penanganan khusus,” ujar Ibnu, Sabtu (13/06/2026).

DPRD Jatim Dorong Perda dan Insentif Sertifikasi Halal

Dalam pertemuan tersebut, berbagai strategi dibahas untuk memperluas sosialisasi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikat halal.

Salah satu hasil pembahasan yang menjadi perhatian adalah dorongan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus mengatur penyelenggaraan, pendampingan, serta dukungan terhadap proses sertifikasi halal di Jawa Timur.

Selain payung hukum, DPRD Jatim juga mengusulkan program insentif bagi masyarakat dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mendaftarkan produknya untuk memperoleh sertifikat halal.

Menurut Ibnu, konsep tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum dan kepatuhan terhadap ketentuan halal, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha.

“Ide yang kami dorong adalah pemberian insentif. Pelaku usaha yang mendaftar sertifikasi halal tidak hanya memenuhi kewajiban syariat, tetapi juga memperoleh dukungan usaha dan kemudahan sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan UMKM. Jadi ada dua manfaat yang diperoleh sekaligus,” jelasnya.

Baca Selengkapnya: Dukungan pembentukan Perda Sertifikasi Halal Ibnu Alfandy Yusuf DPRD Jatim sebagai langkah memperkuat daya saing UMKM dan memperluas cakupan produk halal di Jawa Timur

Target Terukur dan Penguatan Daya Saing UMKM

Ibnu juga menekankan pentingnya data yang akurat dan target kerja yang terukur dari BPJH maupun perangkat daerah terkait agar perkembangan sertifikasi halal dapat dipantau secara berkala.

Menurutnya, pemerintah perlu menetapkan target jumlah produk yang disertifikasi setiap tahun, baik untuk kategori makanan, minuman, kerupuk, maupun berbagai produk olahan lainnya yang dihasilkan pelaku UMKM di Jawa Timur.

“Kami meminta angka yang nyata dan terukur. Berapa target sertifikasi per tahun, jenis produk apa yang menjadi prioritas, dan langkah apa yang akan dilakukan. Disperindag sebagai leading sector harus bekerja sama dengan Komisi B untuk menindaklanjuti pembahasan ini menjadi program nyata di lapangan,” tegasnya.

Ia berharap keberadaan Perda Sertifikasi Halal, dukungan insentif UMKM, serta kolaborasi pemerintah daerah dengan BPJH dapat meningkatkan jumlah produk bersertifikat halal secara signifikan.

Dengan potensi pesantren, pelaku usaha, dan industri halal yang besar, Jawa Timur dinilai berpeluang menjadi rujukan nasional dalam pengembangan ekonomi syariah dan sertifikasi halal.

Baca Selengkapnya:

• DPRD Jatim mendorong UMKM Bojonegoro menembus pasar global melalui peningkatan kualitas produk, sertifikasi, dan penguatan daya saing usaha

• Pansus LKPJ DPRD Jatim dalam laporannya menyoroti pentingnya sertifikasi produk dan optimalisasi aset daerah sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi dan pemberdayaan pelaku usaha