Ancaman PHK di Jatim Menguat, Puguh Wiji Pamungkas Minta Pemprov Siapkan Mitigasi dan Satgas Perlindungan Pekerja

DPRD Jatim Minta Antisipasi Dini Ancaman PHK

SURABAYA — Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyiapkan langkah mitigasi menyusul munculnya informasi mengenai potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam skala besar di sejumlah perusahaan di Jawa Timur.

Peringatan tersebut disampaikan Puguh sebagai respons atas pernyataan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, yang mengungkap adanya potensi PHK di dua perusahaan akibat relokasi produksi oleh perusahaan induk yang berbasis di Jepang.

Menurut Puguh, ancaman PHK yang berpotensi terjadi di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa karena dampaknya dapat meluas ke berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Kedua perusahaan tersebut berencana mengalihkan fokus bisnis ke pengembangan komponen kendaraan listrik. Produksi selanjutnya direncanakan dipindahkan ke Vietnam yang dinilai lebih mendukung pengembangan industri kendaraan listrik. Apabila rencana tersebut terealisasi, ribuan pekerja berpotensi terdampak PHK.

"Ancaman terjadinya PHK di Jawa Timur ini tidak boleh dianggap enteng. Ketika ribuan pekerja kehilangan pekerjaan, mereka juga kehilangan sumber penghasilan. Dampaknya tidak hanya dirasakan keluarga pekerja, tetapi juga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat dan perekonomian daerah," kata Puguh.

Baca Selengkapnya: DPRD Jawa Timur meminta solusi atas ancaman PHK terhadap sekitar 1.000 buruh industri plywood di Jombang sebagai bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja

Satgas PHK dan BLK Dinilai Menjadi Solusi Mitigasi

Sekretaris Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Timur itu menjelaskan, melemahnya daya beli akibat PHK massal berpotensi menekan aktivitas ekonomi masyarakat. Jika tidak diantisipasi sejak dini, kondisi tersebut dapat memicu persoalan sosial yang lebih luas.

"Ketika masyarakat kehilangan pendapatan, daya beli akan turun. Kalau daya beli turun, tentu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan aktivitas usaha di daerah. Ini yang harus diwaspadai bersama," ujarnya.

Puguh menilai Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus segera menindaklanjuti informasi tersebut sebelum PHK benar-benar terjadi.

Menurutnya, langkah antisipatif jauh lebih penting dibandingkan menunggu persoalan berkembang menjadi krisis ketenagakerjaan.

"Saya mendorong Pemprov Jatim segera melakukan langkah-langkah mitigasi. Mumpung ini masih berupa informasi dan peringatan dini, pemerintah harus bergerak cepat agar memiliki skenario penanganan yang jelas jika PHK benar-benar terjadi," tegasnya.

Ia mengusulkan pembentukan Satgas PHK sebagai salah satu langkah strategis untuk mengantisipasi dampak yang mungkin timbul.

Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan pendataan pekerja terdampak agar mereka memperoleh akses terhadap pekerjaan baru maupun program peningkatan keterampilan.

"Satgas PHK perlu dipertimbangkan. Pemerintah juga harus melakukan pendataan pekerja terdampak dan menyiapkan berbagai alternatif solusi, termasuk pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) milik Pemprov Jatim agar mereka memiliki keterampilan baru dan dapat kembali bekerja atau bahkan mandiri berwirausaha," jelasnya.

Menurut Puguh, keberadaan BLK harus dioptimalkan sebagai instrumen penyelamatan tenaga kerja ketika terjadi gelombang PHK. Dengan peningkatan kompetensi, pekerja terdampak diharapkan lebih mudah beradaptasi dengan kebutuhan industri yang terus berkembang.

Baca Selengkapnya: DPRD Jawa Timur minta solusi atas ancaman PHK di 21 perusahaan di Kabupaten Malang sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ketenagakerjaan daerah

Hak Pekerja Harus Tetap Terlindungi

Selain menyiapkan langkah mitigasi, Puguh menegaskan pentingnya pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak pekerja apabila PHK benar-benar tidak dapat dihindari.

Ia meminta pemerintah memastikan seluruh kewajiban perusahaan terhadap pekerja dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Yang tidak kalah penting adalah memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi. BPJS Ketenagakerjaan, pesangon, tabungan hari tua, dan hak-hak lainnya harus dikawal agar tidak ada pekerja yang dirugikan," katanya.

Puguh berharap seluruh pemangku kepentingan dapat bergerak cepat mengantisipasi potensi PHK sehingga dampaknya terhadap masyarakat Jawa Timur dapat diminimalkan.

"Jangan sampai ketika PHK terjadi, pemerintah baru mencari solusi. Yang dibutuhkan saat ini adalah langkah antisipasi dan perlindungan sejak awal agar masyarakat tidak menjadi korban dari gejolak ekonomi dan industri yang sedang berlangsung," pungkasnya.

Baca Selengkapnya: DPRD Jawa Timur mendorong evaluasi kinerja BUMD sebagai salah satu solusi menjaga lapangan kerja dan mengantisipasi PHK massal di Jawa Timur