Gerindra DPRD Jatim Tagih Penjelasan Sisa Belanja Rp2,05 Triliun, Minta Pemprov Buka Data hingga Tingkat Program

SURABAYA — Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Timur menyoroti masih adanya sisa anggaran belanja sebesar Rp2,05 triliun dalam pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025. Fraksi meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelaskan secara rinci penyebab tidak terserapnya anggaran tersebut hingga tingkat perangkat daerah, program, kegiatan, dan jenis belanja sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Hermin, saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur, Senin (29/06/2026).

Fraksi Gerindra Minta Rincian Penyebab Sisa Belanja

Menurut Hermin, dari pagu Belanja Daerah sekitar Rp33,25 triliun, realisasi belanja baru mencapai Rp31,20 triliun. Selisih sebesar Rp2,05 triliun tersebut harus dijelaskan secara terbuka agar publik mengetahui penyebab tidak terserapnya anggaran.

"Fraksi Partai Gerindra meminta Pemerintah Provinsi menjelaskan sisa anggaran tersebut berdasarkan perangkat daerah, program, kegiatan, dan jenis belanja," tegas Hermin.

Fraksi Partai Gerindra mempertanyakan berapa besar sisa anggaran yang benar-benar berasal dari efisiensi pengadaan, serta berapa yang terjadi akibat pembatalan kegiatan, keterlambatan proses tender, kegagalan kontrak, kendala administrasi, perubahan kebijakan, keterbatasan sumber daya manusia, maupun lemahnya kapasitas organisasi perangkat daerah dalam mengeksekusi program.

Menurut Hermin, seluruh sisa anggaran tidak dapat serta-merta diklaim sebagai hasil efisiensi.

"Efisiensi berarti output dan manfaat tetap tercapai dengan biaya yang lebih rendah. Namun, jika anggaran tidak terserap karena pekerjaan tidak selesai, pelayanan tertunda, atau masyarakat tidak menerima manfaat yang seharusnya, maka itu bukan efisiensi, melainkan persoalan pelaksanaan yang wajib diperbaiki," ujarnya.

Baca Selengkapnya:

• Fraksi PKS DPRD Jatim minta penjelasan eksekutif terkait belanja pegawai dan modal jalan, jaringan, serta irigasi dalam APBD Tahun Anggaran 2025

• SiLPA 2025 menjadi perhatian Fraksi PDI-P DPRD Jatim, pertanyakan efeknya terhadap pembangunan

• Desakan Fraksi PPP-PSI akan optimalisasi aset idle dan permintaan informasi terkait capaian sertifikasi aset-aset tersebut

Minta Pemprov Paparkan OPD dengan Sisa Anggaran Terbesar

Fraksi Partai Gerindra juga meminta Gubernur Jawa Timur memaparkan 10 perangkat daerah dengan sisa anggaran terbesar, disertai penyebab utama serta langkah-langkah korektif yang akan dilakukan.

Di sisi lain, Hermin mengapresiasi capaian kinerja fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Timur sepanjang 2025. Menurutnya, pendapatan daerah berhasil melampaui target, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap menjadi penopang utama, defisit anggaran lebih rendah dari proyeksi, serta opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali diraih.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa capaian tersebut tidak boleh mengabaikan berbagai persoalan yang masih perlu dibenahi.

"Masih terdapat pekerjaan rumah berupa sisa belanja Rp2,05 triliun, SiLPA sebesar Rp3,38 triliun, rendahnya realisasi belanja tidak terduga, peningkatan kualitas belanja modal, penuntasan rekomendasi BPK, pengamanan aset daerah, penguatan kinerja BUMD, hingga memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan secara adil oleh masyarakat," katanya.

Jawaban Gubernur Diminta Berbasis Data

Fraksi Partai Gerindra meminta agar jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi tidak disampaikan secara normatif. Pemerintah Provinsi Jawa Timur diminta menyajikan data yang lengkap, meliputi besaran anggaran, nama perangkat daerah, lokasi kegiatan, penyebab permasalahan, pihak yang bertanggung jawab, hingga target waktu penyelesaiannya.

"Pertanggungjawaban yang baik bukan hanya menampilkan keberhasilan, tetapi juga berani mengakui kekurangan, menjelaskan penyebabnya, serta menunjukkan langkah nyata untuk memperbaikinya," tegas Hermin.

Menutup pandangan umumnya, Fraksi Partai Gerindra menegaskan bahwa politik anggaran harus dijalankan dengan akal sehat, disiplin, keberanian, dan keberpihakan kepada rakyat.

"Anggaran yang besar tidak akan berarti apabila masyarakat masih kesulitan memperoleh pelayanan. Sebaliknya, anggaran yang dikelola secara tepat sasaran akan menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan, mengurangi ketimpangan, membuka lapangan kerja, dan menjaga martabat masyarakat Jawa Timur," pungkasnya.