Harga Pupuk Nonsubsidi Melonjak, Dewanti Rumpoko: Petani Kabupaten Malang Menjerit

SURABAYA — Harga pupuk nonsubsidi di Malang Raya, khususnya Kabupaten Malang, melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Kenaikan yang disebut mencapai lebih dari 50 persen pada sejumlah jenis pupuk dinilai semakin menekan daya beli dan margin keuntungan petani.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Dewanti Rumpoko, mengatakan kenaikan harga pupuk berdampak langsung terhadap petani, terutama petani tebu dan jagung yang membutuhkan pupuk dalam jumlah besar.

"Kenaikan yang mencapai lebih dari 50 persen pada sejumlah jenis pupuk membuat daya beli petani melemah," ujar Dewanti, Sabtu (08/08/2026).

Biaya Produksi Naik, Harga Panen Tak Seimbang

Politikus PDI Perjuangan tersebut menilai kenaikan biaya produksi tidak diikuti peningkatan harga hasil panen yang sebanding. Kondisi itu membuat margin keuntungan petani semakin tertekan.

"Kedua komoditas tersebut membutuhkan pupuk dalam jumlah besar, sementara harga hasil panen belum mengalami kenaikan yang sebanding. Biaya produksi naik, tetapi saat panen harga jual tidak ikut naik. Ini sangat memprihatinkan," ungkap mantan Wali Kota Batu tersebut.

Dewanti menilai kondisi tersebut perlu segera mendapat perhatian karena beban produksi yang terus meningkat berpotensi menekan keberlanjutan usaha tani, terutama bagi petani dengan skala usaha terbatas.

Baca Selengkapnya: DPRD Provinsi Jawa Timur sebelumnya juga menerima keluhan petani Lamongan terkait persoalan pupuk subsidi dan meminta pemerintah melakukan evaluasi agar distribusi serta pemenuhannya lebih tepat sasaran

Pemerintah Diminta Hadir Beri Solusi

Dewanti mengakui lonjakan harga pupuk nonsubsidi turut dipengaruhi kenaikan harga bahan baku di pasar internasional. Ketergantungan terhadap bahan baku dari luar negeri dinilai membuat gejolak global, termasuk konflik geopolitik, dapat berdampak terhadap harga pupuk di dalam negeri.

"Tapi pemerintah harus memberi solusi dan harus hadir saat petani membutuhkan," tegasnya.

Untuk mengatasi tingginya harga pupuk nonsubsidi di Malang Raya, Dewanti mendorong pemerintah memperketat pengawasan harga di tingkat kios resmi serta memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan.

Ia juga meminta pemerintah memangkas rantai pasok dan birokrasi distribusi yang terlalu panjang agar biaya distribusi tidak semakin membebani petani.

Selain itu, pemerintah diminta menindak tegas pihak-pihak yang terbukti mempermainkan harga pupuk.

"Menindak tegas oknum atau mafia yang mempermainkan harga, serta menggalakkan pelatihan pembuatan pupuk organik mandiri bagi petani," jelasnya.

Baca Selengkapnya: DPRD Provinsi Jawa Timur sebelumnya mengapresiasi penurunan harga pupuk subsidi sebesar 20 persen karena dinilai dapat membantu menekan biaya produksi dan meringankan beban petani

Pupuk Organik Jadi Alternatif Kurangi Ketergantungan

Menurut Dewanti, penguatan kemampuan petani dalam memproduksi pupuk organik secara mandiri dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap pupuk nonsubsidi.

Langkah tersebut dinilai dapat membantu menekan biaya produksi, terutama bagi komoditas seperti tebu dan jagung yang membutuhkan pupuk dalam jumlah besar.

Dewanti berharap pemerintah tidak hanya mengandalkan intervensi harga dan distribusi, tetapi juga memperkuat kapasitas petani melalui pelatihan, pendampingan, dan pengembangan pupuk alternatif yang dapat diproduksi secara lokal.

Baca Selengkapnya: Persoalan ketersediaan dan distribusi pupuk juga kembali muncul dalam kegiatan Reses III MP 2025-2026 DPRD Provinsi Jawa Timur di Kediri, menunjukkan pupuk masih menjadi salah satu kebutuhan utama yang banyak disampaikan masyarakat sektor pertanian